Dapatkan informasi terkait COVID-19

Cerita dari Sidang Konstituante

Kisah ketika para pendiri bangsa beradu gagasan politik
sidang konstituante

10 November 1956, diresmikanlah para anggota Majelis Konstituante. Era baru pertarungan gagasan segera dimulai. Masing-masing tokoh yang terpilih melalui PEMILU 1955 bersiap memasuki gelanggang pertarungan. Ide-ide segar tentang dasar negara mulai mengemuka dihadapan para peserta sidang.

Masyumi bersama 7 partai dan golongan lain sepakat mengajukan islam sebagai dasar negara. Sementara disektor sebelah kiri, berdiri anggota PNI, PKI dan 22 partai, golongan serta R. Soedjono Prawirosoedarso mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Disudut kanan, ada Partai Buruh, Partai Murba dan Angkatan Komunis Muda maju mengusulkan Sosial-Ekonomi sebagai dasar negara. Tak lama berselang, gagasan sosial-ekonomi ditarik oleh para pengusungnya. Jadi, tinggalah didalam gelanggang pertarungan itu duel antara pendukung Pancasila dan pendukung Islam!

Tibalah saatnya bagi Abah Natsir menyampaikan pidato mengenai gagasan Islam sebagai Dasar Negara. Pidato ini kemudian disimak oleh para anggota Majelis Konstituante. Abah Natsir berdiri, berbicara dan meyakinkan semua anggota konstituante. 

Usai Abah Natsir menyampaikan pidato di muka peserta sidang, respon dari banyak pihak mulai bermunculan. Misalnya dari Sutan Takdir Alisjahbana, seorang tokoh PSI yang mendukung gagasan pancasila di sidang konstituante. Menanggapi pidato Abah Natsir, Alisjahbana menyayangkan sikap Natsir yang hanya melihat sisi negatif dari sekularisme. Baginya, semua kemajuan yang bersifat kebendaan akhir-akhir ini, yang menjadikan hidup kita mudah, adalah berkat paham sekularisme juga. Juga bagi kita manusia, tak cukup lagi memikirkan janji kebahagiaan diakhirat. Kita harus memikirkan juga kedudukan di dunia, dan hubungannya dengan sesama manusia.

Menegaskan sikap dalam rangka menolak gagasan islam sebagai dasar negara, Alisjahbana menegaskan “yang hendak saya tujukan disini ialah kenyataan bagaimana wahyu itu dijalankan dalam sejarah oleh manusia. Nyata lah bagi kita semua, bahwa wahyu-wahyu itu tidak menjamin bahwa ia tidak disalahgunakan”. Dalam memperkuat argumennya, ia mengambil contoh golongan fasis yang mengaku dan menyuruh orang percaya bahwa Adolf Hitler mendapat wahyu dari Tuhan.

Argumentasi yang disampaikan Alisjahbana mendapat respon dari Abah Natsir. Dialetika para tokoh-tokoh bangsa pun tak dapat lagi dielakkan. Dari uraian panjang Abah Natsir, salah satu pendapat Alisjahbana yang dibantah adalah mengenai bahwa “wahyu itu tidak menjamin bahwa ia tidak disalahgunakan oleh manusia”, Natsir balik bertanya, “Ide-ide manakah, cita-cita yang mana, ideologi yang manakah kiranya yang mendapat jaminan bahwa ia tidak disalahgunakan oleh manusia? Kalau jaminan itu adalah syarat gagasan kita menjadi dasar negara, saya yakin bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menunjukan satu ideologi atau agama yang memenuhi syarat demikian.”

Dilain pihak, juru bicara PNI, Roeslan Abdulgani menyampaikan pendapatnya bahwa sebuah negara memerlukan dasar prinsipil yang kokoh, yang menjadi jiwa bagi seluruh pasal-pasal di UUD nantinya. Dengan kepala tegak, Roeslan menyampaikan, “maka dasar yang pertama nampak dihadapan kita ialah dasar kebangsaan. Karena nasionalisme kita lahir dari reaksi perlawanan atas kolonialisme Bangsa Eropa”. Abah Natsir sendiri, menilai penjelasan Roeslan sebagai tafsir yang sekuler terhadap pancasila. Karena sila kebangsaan yang disampaikan Roeslan bersumber kepada reaksi terhadap kolonialisme.

Rekan satu partai Roeslan Abdulgani, yakni Arnold Mononutu memiliki tafsir yang berbeda dari rekannya di PNI itu. Menurut Mononutu, sila kebangsaan itu bersumber kepada ajaran Injil. Malah ia berpendapat, bahwa semua sila yang ada di Pancasila juga bersumber dari ajaran-ajaran Injil. Dalam pemahaman beliau, Pancasila adalah satu pandangan hidup yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa, satu jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. “Pancasila dalam jiwanya adalah satu kebulatan sejati. Sila pertama tidak dapat diceraikan daripada sila lainnya. Sila lainnya juga tidak dapat diceraikan dari sila yang pertama”. tegas Mononutu.

Akan tetapi yang terpenting bagi Mononutu dalam penjelasannya mengenai pancasila, bahwa pancasila itu ialah sebagai realisasi dari jalan pikiran bangsa Indonesia yang dasar negaranya bersifat religius-monistis. “Pancasila adalah titik pertemuan dari segala golongan yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun juga Nabi golongan-golongan itu,” jelas Mononutu.

Abah Natsir menganggap tafsir Mononutu itu sebagai tafsir dan penilaian baru terhadap Pancasila, setelah berbagai penafsiran sejak tahun 1945. Barangkali, dengan perasaan suka cita di hati Abah Natsir, ia berpidato, “bukankah ini berarti, Saudara Ketua, kalau sudah demikian, disinilah kita sampai pada satu titik pertemuan antara umat Kristen dan Umat Islam, yakni sama-sama hendak mencari dasar negara yang bersumberkan kepada wahyu ilahi”. “Demikianlah kiranya, golongan Saudara Mononutu maupun golongan kami mendapat persesuian dalam satu hal yang esensial, yakni sama-sama menolak paham sekulerisme sebagai falsafah negara”.

Mononutu sendiri tidak mampu menyembunyikan kekhawatirannya bilamana islam menjadi dasar negara. Dalam pikiran Mononutu, apabila islam dijadikan sebagai dasar negara, konsekuensinya yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan tidak dapat dihindarkan bahwa kepala negara dan pemimpin-pemimpin dibawahnya haruslah beragama Islam. Inilah yang menjadi kekhawatiran beliau. Menurutnya, orang-orang yang tidak beragama Islam akan kehilangan kesempatan untuk menduduki pangkat-pangkat tertinggi di negara.

Kecemasan Mononutu itu juga ia sampaikan di pidato nya, “bahwa satu negara yang didasarkan satu agama tertentu, akan mengakibatkan diskriminasi konstitusional bagi pemeluk agama lain”.

Terhadap serangkaian pernyataan cemas Mononutu, Natsir lebih dulu menjelaskan bahwa ajaran Islam banyak memberikan tuntunan mengenai peribadatan, nilai moral, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara. “Justru”, kata Natsir, “menyumbangkan perlengkapan Islam untuk mengatur hidup bernegara dan bermasyarakat yang menyebabkan umat islam menghendaki Islam sebagai dasar negara kita”, lanjutnya. Jika negara berdasar Islam, justru tidak logis apabila kepala negara yang menjadi lambang dari ideologi negara dan kebudayaan mayoritas rakyatnya, dipilih dari antara mereka yang tidak dapat mewakili dan melambangkan kebudayaan dan ideologi rakyat yang terbesar itu.  “Apakah lantaran ini sudah berarti hak asasi para pemeluk Nasrani akan tersinggung?”, Abah Natsir bertanya.

Lebih lanjut lagi, Abah Natsir bertanya, “apakah kalau umpamanya dipersyaratkan bahwa yang boleh dipilih menjadi presiden harus orang yang sudah berumur 40 tahun, berarti hak asasi seluruh warga negara yang berumur dibawah 40 tahun telah dilanggar?”,

“Tentu tidak!” terang Abah Natsir.

Dalam pidato pada Babak I, bersama Zainal Abidin dan Hamka, Abah Natsir sebenarnya telah banyak menerangkan bagaimana sikap Islam terhadap non muslim.

Terkahir, Natsir berkata, “kalau boleh saya menganjurkan, mari kita teruskan titik pertemuan ini! Titik pertemuan yang membawa kita lebih mengenali satu sama lain. Tak kenal makanya tak cinta”.

Setelah perdebatan panjang yang terjadi didalam Sidang Konstituante, antara pendukung Pancasila sebagai dasar negara dan Islam sebagai dasar negara tidak mampu mengumpulkan dukungan dua pertiga suara di Majelis itu, jalan kompromi menjadi jalan satu-satunya.

Pada rapat paripurna ke 59, yang terjadi bertepatan pada tanggal 11 November 1957, Majelis Konstituante akhirnya memutuskan untuk membentuk Panitia Perumus Dasar Negara yang terdiri dari 18 anggota yang mewakili semua kelompok politik.

Pada rapat selanjutnya, Panitia Perumus Dasar Negara juga menemui jalan buntu.

Setelah masing-masing gagasan dasar negara itu tidak memperoleh dukungan yang cukup, para anggota Konstituante akhirnya bersepakat untuk kembali ke UUD 1945. Dipihak islam dikehendaki lah bahwa Piagam Jakarta dijadikan sebagai Pembukaan. Sedangkan dipihak Pancasila menghendaki pembukaan yang digunakan ialah yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Sekarang kita melihat betapa masing-masing pengusung gagasan memegang teguh prinsipnya. Kembali musyawarah tidak menemui kesepakatan. Jalan untuk melakukan pemungutan suara juga buntu, karena tidak ada yang memperoleh dukungan dua pertiga suara.

Dimasa-masa yang panjang itu, Pemerintah diwakili Perdana Menteri Djuanda mencoba menjembatani perbedaan dengan mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945.  Sementara didalam persidangan, sesudah beberapa kali dilakukan pemungutan suara tetap tidak ada yang berhasil meraup dukungan dua pertiga suara; Ketua Konstituante, Mr. Wilopo maju kemuka sidang mengusulkan agar dilakukan reses dengan ketentuan bahwa hasil reses itu akan dibawa oleh Pimpinan Konstituante (selanjutnya disingkat PK) untuk mengadakan tukar pikiran dengan Pemerintah.

Pertukaran pikiran yang berlangsung pada 27 Juni 1959, juga menemui jalan buntu. Sebab, salah satu anjuran untuk kembali ke UUD 1945 adalah gagasan Soekarno bersama Pemerintah. Dalam hal ini, untuk melangkah lebih jauh Pemerintah butuh komunikasi dengan Soekarno yang pada masa itu tengah berada di luar diluar negeri. Praktis pertukaran pikiran itu tidak dapat dilanjutkan.

Sebelum kegiatan pertukaran pikiran antara PK dan Pemerintah terjadi, pada tanggal 3 Juni 1959 KSAD Jenderal Abdul Haris Nasution mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/040/1959 tentang Larangan Adanya Kegiatan-kegiatan Politik. Praktis, setelah peraturan itu ditetapkan, kegiatan Konstituante tidak dapat lagi dilanjutkan.

Dalam suasana seperti itulah, pada tanggal 5 Juli 1959 lahirlah Dekrit Presiden yang terkenal itu. Pembubaran Majelis Konstituante menjadi salah-satu muatan materinya.

Didalam dekrit itu, juga termuat konsideran yang berbunyi :
“Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”.

Terlepas dari kontroversi disekitar kelahirannya, Dekrit Presiden itu mampu mengakomodir gagasan politik yang berkembang di dalam Konstituante. Dalam catatan Prawoto Mangkusasmito, “Dekrit ini kemudian didukung secara aklamasi oleh DPR dan dengan demikian menjadi landasan bersama bagi semua aliran dan  golongan warga negara RI, yang harus ditegakkan bersama dengan saling menghormati identitas masing-masing”. Kemudian pada tanggal 28 Juli 1960, Partai Masyumi memberikan nota kepada Presiden RI yang isinya menyatakan ketundukan Masyumi kepada Undang-Undang Dasar yang berlaku. Wallahu’Alam.

Penulis dan Editor: Rino Irlandi

Rino Irlandi
Mahasiswa S1 Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini nyibuk di dunia anak muda dan mencoba mengembangkan perpustakan pribadi.